Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Jumat, 14 Agu 2015 - 12:51:48 WIB
Bagikan Berita ini :

Menteri Harus Patuhi Presiden Untuk Netral Pada Konflik Partai

49golkar_ppp.jpg
Ilustrasi Partai Golkar dan PPP yang Sedang Berkonflik (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (JOkowi) dalam sidang tahunan MPR, DPR dan DPD RI mengenai pemerintah harus bersikap netral terhadap konflik yang terjadi di partai politik, seperti pada Partai Golkar dan PPP, disambut baik.

Sambutan baik ini datang salah satunya dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Ade Komaruddin. Menurutnya, pidato Presiden harus diikuti oleh menteri-menterinya agar bersikap netral juga.

"Ini kan pidato dihadapan seluruh rakyat Indonesia, jadi ini pernyataan resmi pemerintah, harus diikuti oleh menteri-menterinya," ujar Ade Komaruddin saat berbincang dengan TeropongSenayan di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Seperti diketahui, konflik yang menimpa partai politik dicurigai karena ada intervensi dari pemerintah. Pada kasus Partai Golkar dan PPP, diduga ada campur tangan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) yang mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan untuk kedua partai ini. (mnx)

tag: #presiden jokowi  #instruksi presiden jokowi bersikap netral terhadap konflik partai golkar dan PPP  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...