JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak melakukan pinjaman dana ke Asian Development Bank (ADB) sebagaimana yang telah ramai diberitakan.

"Kepada siapa kita pinjam? Memang kita bicara semuanya, pinjaman yang lama. Belum ada lagi pinjaman baru," kata dia di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Menurut JK, pemerintah saat ini tidak melakukan pinjaman, melainkan menjual surat utang negara (SUN) dan surat berharga negara (SBN). ‎Hal ini merupakan taktik pemerintah untuk mendapatkan dana dari dalam negeri.

Padahal sebelumnya ADB telah menyetujui pinjaman senilai USD 400 juta atau sekitar Rp 5,6 triliun untuk membantu Indonesia memperkuat sektor keuangan di Tanah Air, termasuk memperluas akses ke layanan keuangan bagi rumah tangga miskin.

Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara James Nugent mengatakan dukungan lembaganya ini selaras dengan upaya reformasi tersebut, termasuk memperkuat operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator sektor keuangan yang baru.

Ekonomi Indonesia cenderung melambat, dengan pertumbuhan menurun dari 6,4 persen pada 2010 menjadi 4,7 persen pada semester I 2015 akibat harga komoditas merosot dan pengetatan kebijakan makro ekonomi. Selain itu, ketimpangan pendapatan rumah tangga juga meningkat.

"Dengan telah terjalinnya kaitan antara pengembangan sektor finansial dan tingkat pertumbuhan, saat ini diperlukan reformasi untuk meningkatkan akses pada jasa keuangan, yang penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan," ungkap Sani Ismail, ekonom sektor publik Asian Development Bank.(yn)