JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi III DPR telah menyepakati usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) dalam mengawal penanganan kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II (Persero).

Belakangan, penanganan kasus sempat membuat gaduh opini publik setelah Direktur Utama Pelindo II RJ Lino tidak terima kantornya digeledah aparat. Bahkan aduan dia ke kalangan istana disebut-sebut menjadi alasan di balik mutasi jabatan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso menjadi Kepala BNN.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, saat ini Komisi III sedang mengumpulkan data-data terkait dugaan kasus korupsi di perusahaan pelabuhan milik pemerintah tersebut.

"Saat ini masih mengumpulkan data-data baik berupa dokumen maupun pengaduan dari masyarakat dalam kasus ini," kata Masinton kepada TeropongSenayan, Jumat (11/9/2015).

Masinton menggungkapkan, saat ini Komisi III sudah banyak menerima laporan terkait Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil atas dugaan korupsi di Pelindo II.

"Yang kami (Komisi III) terima saat ini informasi-informasi yang ada tentang RJ Lino, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sofyan Djalil," cetus dia.

Namun, politisi PDI Perjuangan itu mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan yang menyebutkan dugaan keterlibatan Wakil Presiden Jusuff Kalla dalam kasus itu.

Sebelumnya JK mengakui pernah menelepon Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso terkait pengusutan kasus di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Dari sinilah JK diduga telah melindungi RJ Lino dan membuat Budi Waseso di mutasi ke BNN.

"Belum ada (keterkaitan JK dalam kasus korupsi Pelindo II)," tandasnya.(yn)