JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wacana kocok ulang pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dan pimpinan DPR yang digulirkan Fraksi PDIP pasca bergabungnya PAN kepelukan pemerintah didukung PPP kubu Romahurmuziy (Romi).

Sekretaris Fraksi PPP kubu Romi, Arwani Thomafi menilai, pimpinan AKD dan DPR saat ini tidak mencerminkan tradisi politik di Senayan, yang seharusnya dibagi secara proporsional.

"Kalau saya sudah dari dulu pimpinan DPR dan AKD memang seharusnya dikocok ulang karena tidak pas dengan kultur tradisi politik kita. Karena tradisi politik kita di Senayan bukan yang menang-menangan seperti ini, jadi tidak ada model menang-menangan seperti ini," kata Arwani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengungkapkan, keadaan politik di DPR saat ini sangat berbeda ketika masa-masa orde baru, di mana partai Golkar menjadi penguasa.

"Semenjak orde baru yang mayoritas dikuasai oleh Golkar pada waktu itu, PPP dan PDIP juga dibagi peran tidak disikat habis oleh Golkar. Kalau sekarang ini yang dipilih yang menang-menangan tidak ada sistem proporsional," sesal dia.

Seharusnya, lanjut Arwani, pemilihan ketua AKD dan DPR dihitung sesuai hasil Pemilu kemarin sesuai dengan perolehan kursinya di DPR.

Dirinya juga menerangkan untuk melakukan kocok ulang pimpinan DPR dan AKD tidak perlu dilakukan revisi UU MD3. Hal ini cukup dilakukan dengan kata kesepatakan antara Fraksi-fraksi di DPR.

"Tapi kalau memang berpacu pada UU memang harus direvisi (UU MD3). Mestinya dengan kesadaran kita bersama itu bisa. Kalau sifatnya memaksa ya mau tidak mau harus direvisi," tandasnya.(yn)