Opini
Oleh Ir Widodo Sektianto. MBA (Ketua Litbang Kajian Ekonomi Nasional dan Kebijakan BUMN FSP BUMN Bersatu) pada hari Selasa, 15 Sep 2015 - 08:52:25 WIB
Bagikan Berita ini :

PHK Massal Buruh Buat Jokowi-JK dan Kabinet Di-PHK Rakyat

27phk.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

Tanda-tanda kejatuhan ekonomi nasional di tangan Jokowi mulai makin dekat saja, sepertinya jalan untuk menuju perbaikan ekonomi nasional di akhir tahun ini tidak akan terjadi dan cenderung akan semakin tidak terkendali, yang akan mengakibatkan kredit macet di sektor manufacturing, konstruksi, serta kredit konsumen.

Berdasarkan laporan PMI Manufaktur Indonesia versi Nikkei/Markit Economics terkini menggarisbawahi situasi kontraksi yang telah berlangsung selama sebelas bulan berturut-turut. Perusahaan-perusahaan dilaporkan terus memangkas produksi dan mengurangi jumlah tenaga kerja seiring merosotnya pesanan baru.

Pesanan bisnis dari luar negeri, khususnya negara Asia lain, tercatat masih terus melemah. Meski begitu, nampak bahwa laju kemerosotan pesanan baru maupun output produksi telah melambat, demikian pula dengan laju pemecatan tenaga kerja.

Perusahaan manufaktur, dengan kian melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Sementara (nilai tukar) mata uang yang lebih lemah telah gagal mengangkat permintaan dari luar negeri, meningkatnya biaya impor barang modal mengakibatkan tekanan inflasi tertinggi dalam tahun ini. Meskipun demikian, lemahnya permintaan (domestik dan luar negeri) menghalangi perusahaan-perusahaan untuk mengoper sepenuhnya peningkatan biaya-biaya produksi (kepada konsumen) sehingga inflasi melambat pada bulan Agustus.2015

Laporan PMI Manufaktur Markit/Nikkei juga mengungkap kondisi dimana biaya produksi masih terus tinggi akibat depresiasi rupiah, tetapi para produsen tidak bisa mengoper kenaikan biaya ke konsumen akibat lemahnya permintaan domestik dan luar negeri. Kondisi tersebut secara tidak langsung dikonfirmasi oleh data inflasi Agustus yang malah melambat, yaitu selip dari 7.26 persen menjadi 7.18 persen (yoy), atau dari 0.93 persen menjadi 0.39 persen (MoM).

Selaras dengan laporan inflasi dari BPS yang juga baru dirilis beberapa jam yang lalu. Menurut BPS, dalam bulan Agustus telah terjadi inflasi sebesar 0.39 persen (MoM), lebih rendah dibanding inflasi Juli yang sebesar 0.93 persen dan menunjukkan tekanan inflasi terendah dalam empat bulan terakhir. Kenaikan harga terutama terjadi pada kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; serta kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar.

Secara year-on-year, laju inflasi juga selip dari 7.26 persen menjadi 7.18 persen. Sedangkan angka inflasi inti yang mengecualikan harga barang-barang bervolatilitas tinggi meningkat tipis dari 4.86 persen menjadi 4.92 persen dalam bulan Agustus. Akan tetapi angka itu masih lebih rendah ketimbang rekor inflasi inti bulanan sepanjang semester pertama tahun ini.

Turunnya tikat inflasi pada bulan Agustus bukan karena kinerja ekonomi yang membaik tetapi karena daya beli masyarakat yang makin menurun akibat maraknya pemecatan buruh/pekerja, yang akhirnya buruh yang merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat kehilangan pendapatannya. Untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari buruh menggunakan dana pesangon atau simpanan yang ada atau menjual aset yang cepat laku itupun jika aset tersebut sudah lunas dari kreditnya.

Fenomena itu merupakan konfirmasi pertama dari kekhawatiran kami terdahulu mengenai indikasi kalau perlambatan laju inflasi merupakan efek samping dari memburuknya sektor ketenagakerjaan. Di satu sisi, upah riil rendah akibat kenaikan gaji tahun ini yang diiringi dengan naiknya harga-harga barang konsumsi, bahan bakar, dan listrik. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan cenderung melakukan efisiensi dengan memecat karyawan karena biaya produksi meningkat setelah depresiasi rupiah terjadi ketika permintaan domestik dan luar negeri merosot.

Rendahnya upah riil dan pemecatan karyawan membuat pasar tenaga kerja makin longgar dan daya beli masyarakat makin rendah, sehingga perusahaan-perusahaan makin tidak bisa menaikkan harga di tingkat konsumen. Pada akhirnya ini berpotensi menjadi lingkaran setan dimana laju inflasi tertahan tetapi banyak orang gagal mendapatkan pekerjaan.
Kita akan menunggu konfirmasi berikutnya dari data PMI dan inflasi yang akan dirilis pada awal Oktober untuk mengetahui apakah situasi ini hanya berlangsung sementara ataukah berpotensi menjadi penyakit jangka panjang bagi negeri ini dengan ditandai collapse perbankan akibat kredit di sektor manufacturing, komsumsi, kredit, konstruksi macet.

Dan National Interest Account untuk mendukung peningkatan eksport juga enggan mempan karena banyak negara yang juga mengurangi eksport dari Indonesia. Justru National Interest Account akan banyak menimbulkan ekspor fiktif seperti ekspor produksi mebel fiktif, yang siap-siap membobol lembaga penjamin ekspor Indonesia. Dan jika tidak ada perubahan yang signifikan untuk menghindari ancaman PHK massal bagi buruh, maka tidak tertutup kemungkinan terjadi krisis ekonomi yang berlanjut ke krisis politik dengan dijatuhkannya Jokowi- JK oleh rakyat akibat krisis ekonomi.

Good bye paket ekonomi September ceria Jokowi. Engga ngaruh sama sekali.(*)

TeropongRakyat adalah media warga. Setiap opini/berita di TeropongRakyat menjadi tanggung jawab Penulis.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #phk buruh  #jokowi jk  #jokowi turun  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Tidak Ada Kerugian Negara Dalam Pemberian Izin Impor Gula 2015: Ilusi Kejagung

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Senin, 04 Nov 2024
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong telah menyalahgunakan wewenang atas pemberian izin impor Gula Kristal Mentah tahun 2015 kepada perusahaan swasta PT AP, sehingga merugikan keuangan ...
Opini

Paradoksnya Paradoks

Ketika Prabowo Subianto berbicara tentang pentingnya pemerintahan yang bersih dan tegaknya keadilan di Indonesia, semangatnya tampak membara. Gema suaranya seolah beresonansi dengan berbagai tokoh ...