JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Semangat pemerintah untuk menggunakan teknologi terbarukan dalam proses tata kelola aset cukup positif. Penilaian itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nasim Khan.

Kendati demikian, menurut Nasim, ambisi besar pemerintah itu tidak disertai dengan konsep yang terukur. Ia mencontohkan bagaimana sejumlah program yang dicanangkan sejumlah perusahaan milik BUMN masih menyisakan banyak pertanyaan mengenai kesiapannya.

"Bukan berarti kita mau mengkebiri kreatifitas, untuk mengembangkan perusahaan harus cermat. Kalau memang seluruh perangkatnya sudah siap, pasti kita mendukung," ujarnya kepada TeropongSenayan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Nasim menyimpulkan ada sekian perusahaan BUMN yang tidak jelas mekanisme tata kelolanya. Salah satunya, menyangkut menejemen pengalokasian dana yang sudah diberikan terhadap sejumlah perusahaaan milik negara.

"Seperti sekarang PMN (Pengajuan Modal Negara) hampir semuanya nggak jelas. Persiapan proyek mereka juga nggak jelas. Satu lagi bagaimana pengaturan rekrutmen pegawai dan pekerjanya nggak beres. Padahal, kita sudah bentuk panja rancanagan UU kemitraan BUMN. Tapi sekarang banyak karayawan yang rekrutmennya nggak jelas. Lalu anak perusahaan juga belum jelas," ungkapnya.

Legislator yang memperoleh 78.222 suara di pemilihan legislatif (Pileg) 2014 lalu itu mengkhawatirkan pemerintah dalam melakukan tata kelola aset negara justru terjebak pada proyeksi besar tanpa lebih fokus pada persiapan budget dan infrastrukturnya.

"Saya khawatir, Pemerintah kelola asetnya terjebak pada ambisi yang uphoristik-utophis. Sehingga cita-citanya besar, tapi sulit direalisasikan," ucapnya.(yn)