JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Di dalam UU Haji terdapat salah satu pasal yang mengatakan bahwa negara harus menjamin tiga aspek kepada setiap jemaah haji Indonesia, yakni bimbingan ibadah, pelayanan prima dan perlindungan keamanan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid kepada TeropongSenayan, Rabu (30/9/2015)

Lebih lanjut Sodik mengatakan, selama puluhan tahun Kementerian Agama (Kemenag) hanya berkutat pada satu sisi yang tidak pernah selesai, yakni sisi pelayanan angkutan udara, pondokan, katering, angkutan darat di tanah air dan tanah suci.

"Karena aspek ini belum selesai saja dalam mencapai standar pelayanan prima maka dua aspek lain yakni bimbingan ibadah dan perlindungan keamanan jadi terabaikan," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, musibah Mina yang beberapa kali terjadi harus dijadikan momentum reformasi manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar ketiga aspek jaminan negara untuk setiap jemaah bisa diberikan dengan maksimum.

"Reformasi manajemen haji dimulai dengan segera diperankannya BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). DPR mendesak pemerintah agar sesuai dengan amanat UU, paling lambat bulan Oktober tahun 2015 ini," tegas dia.

BPKH segera aktif dan tahun depan semua aspek keuangan dan pelayanan kepada jamaah dilakukan BPKH sehingga jemaah haji dapat mempoleh pelayanan prima dalam hal angkutan, pondokan, katering, tenda dan lain-lain.

"Dengan aktifnya BPKH untuk fokus memberikan pelayanan prima bagi jemaah maka Kemenag harus fokus kepada dua aspek yang tidak kalah pentingnya, yakni aspek bimbingan ibadah dan pemberian perlindungan dan keamamanan," pungkas dia mengingatkan.(yn)