JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Presidium Kaukus Indonesia Hebat, Willy Kurniawan mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar adil dalam memproses setiap laporan masyarakat.
Hal tersebut dilontarkan Willy terkait kasus Zulkifli Hasan yang ia laporkan ke MKD beberapa waktu lalu.
"Mengikuti berbagai pemberitaan yang muncul akhir-akhir ini, Kaukus Indonesia Hebat meminta laporan terkait Ketua MPR yang telah disampaikan kepada Mahkamah Kehormatan DPR dapat ditindaklanjuti," ujarnya melalui pesan BlackBerrydi Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Tak hanya itu, Willy juga menekankan agar MKD bertindak dan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan atau intervensi dari siapapun.
"Kami berharap MKD dapat bekerja lebih professional dan adil agar setiap laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran etik oleh anggota dapat menjawab aspirasi masyarakat. Kami memiliki harapan yang tinggi dan sekaligus mengapresiasi langkah MKD yang akan segera memeriksa laporan yang telah kami sampaikan," ujar dia.
Selain itu, Willy juga mempertanyakan keikutsertaan salah satu anggota MKD yang juga ikutZulkifli Hasan berkunjung ke China.
"Adapun sikap kami terhadap keikutsertaan Bapak Syaripudin Sudding pada kunjungan bersama Ketua MPR RI ke Beijing, yang dalam hal ini juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Hanura MPR sekaligus anggota MKD.Kami berharap dalam perkara laporan ini agar Bapak Syaripudin Sudding tidak beropini bahkan kami menganggap perlu, agar pada pengambilan keputusan MKD yang lebih fair, Bapak Sudding non-aktif atau paling tidak dalam rapat majelis tidak memiliki hak suara, khusus terkait dengan laporan yang kami sampaikan," papar dia.
Selanjutnya, KIH selaku kelompok masyarakat menyambut baik berbagai pernyataan secara langsung Zulkifli Hasan terkait dengan laporan yang KIH sampaikan kepada MKD.
"Namun, yang kami tekankan adalah agar MKD bekerja secara objektif. Laporan yang kami sampaikan murni aspirasi kami yang mengatasnamakan kelompok masyarakat," tandasnya.
"Terakhir, terkait dengan laporan Kaukus Indonesia Hebat No. 14/MKD/IX/2015 yang telah diterima oleh Tim Sekretariat MKD agar dapat dengan sungguh-sungguh diteliti." (iy)
