JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komite I DPD RI, Abdul Aziz Khafia meminta para pimpinan DPR tak menjadi pemberi harapan palsu alias PHP kepada masyarakat desa, terkait alokasi dana desa yang akan meningkat menjadi Rp 48 triliun dalam RAPBN 2016.

"Sebelum ada tambahan itu janganlah para politisi ini memberikan PHP atau harapan palsu pada masyarakat, terutama masyarakat daerah. Temen-temen parlemen jangan buru-buru janji palsu," kata Abdul kepada TeropongSenayan usai diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/10/2015).

Senator asal DKI Jakarta ini pun meminta agar DPR bisa mendorong pemerintah untuk segera mengucurkan dana desa yang saat ini ada sebesar Rp 20,7 triliun.

Ini mengingat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengklaim dana desa yang telah dicairkan ke rekening kas desa sampai Oktober Rp 7,1 triliun atau hanya 35% dari total anggaran.

"Ini saja dulu (dana desa) yang sudah diputuskan bersama dan jelas angkanya itu diturunkan. Karena sampai dengan Oktober ini, masih banyak yang parkir di pemerintah daerah belum sampai ke level desa dengan berbagai macam persyaratan yang masyarakat desanya juga masih bingung. Ada jangka panjang dan pendek," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan ketika pemerintah mengusulkan adanya dana penyertaan dari APBN kepada BUMN untuk mengakselerasi pertumbuhan dan perkembangan BUMN, DPR sepakat untuk menyetujui proposal pemerintah tersebut.

"Demikian pula dengan alokasi dana desa yang akan meningkat menjadi 48 triliun dalam RAPBN 2016, DPR RI telah mengusulkan agar pemerintah membuat surat keputusan bersama untuk menyederhanakan prosedur pencairan dan desa," paparnya. (mnx)