JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bidang Energi Andhika Anindyaguna mengungkapkan, para pengusaha mengeluhkan masih banyak birokrasi di Indonesia yang terlalu berbelit-belit dalam perizinan usaha.

Hal ini lah menurut Andhika, turut andil dalam perlambatan pertumbuhan investasi di Indonesia terutama disektor migas yang nilai investasinya sangat tinggi.

"Yang paling penting kecepatan birokrasinya itu lah yang paling penting, saat ini kami merasakan masih ada sumbatan-sumbatan tumpang tindih soal perizinan-perizinan pangan dan sebagiannya ini bukan soal lembaganya tapi bagaiman proses investasi di hulu migas ini yang nilai investasinya sangat besar itu lebih yang harus dipermudah dalam perizinan dan birokrasinya," kata Andhika di HIPMI Center, Menara Bidakara 2, Lantai 8, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2015).

Menurutnya, wacana akan dibentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus, tidak menyelesaikan persoalan percepatan birokrasi. Justru hal ini akan mempersulit dalam birokrasi karena terlalu banyak lembaga-lembaga di pemerintahan.

"Intinya baik, tapi ternyata isi orangnya belum memahami ga mudah juga. Yang penting jangan tumpang tindih makin banyak lembaganya makin sulitnya birokrasi. Harus diperjelas karena investasi disektor migas memerlukan perizinan yang sesimple mungkin," tutupnya.

Sebelumnya, pemerintah merilis paket kebijakan ekonomi tahap dua berisi sejumlah langkah untuk menyelesaikan kendala investasi dan perizinan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah pusat akan menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memperpendek proses pembuatan izin usaha.(yn)