Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Senin, 05 Okt 2015 - 21:29:41 WIB
Bagikan Berita ini :

Negara Tak Perlu Minta Maaf ke Keluarga Soekarno

92Bung-KArno.jpg
Bung Karno (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Usulan Fraksi PDI-Perjuangan di MPR yang menginginkan agar negara meminta maaf kepada keluarga mantan Presiden RI pertama Ir Soekarno, terkait korban peristiwa Gerakan 30 September (G30-S).

Sebab, akibat dari peristiwa tersebut kekuasaan Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan telah mendukung G30-S yang dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).

Mendengar hal itu, anggota DPR yang juga putri Presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto tidak setuju dengan wacana tersebut.

"Kalau saya rasa nggak perlu minta maaf. Kalau pemerintah mau meminta maaf silakan saja, tapi bangsa ini sudah menjunjung tinggi beliau (Soekarno, red)," ujar Titik di kompleks Parlemen, Senayan, Senin. (5/10/2015).

Selain itu, Politisi Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa negara sejak lama negara menghormati sosok Bung Karno sebagai proklamator.

"Jadi secara otomatis dengan penghargaan itu buat apa minta maaf, kan sudah menjunjung tinggi beliau (Soekarno, red)," katanya lagi.

Bahkan, menurut dia, sejumlah penghargaan lain telah diberikan pemerintah untuk menjaga nama besar Soekarno.

"Zaman Pak Harto sudah di kasih nama bandara, bagaimana seluruh dunia kenal itu," jelasnya.(yn)

tag: #soekarno  #g30-s  #pki  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Legislator Soal Ancaman BPJPH ‘Ilegalkan’ Produk yang Tak Punya Sertifikasi Halal: Kebijakan Sembrono!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 10 Okt 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menanggapi pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan yang menyebut seluruh produk makanan, ...
Berita

Dukung Pencabutan PKKPRL, Waka Komisi IV DPR Ingatkan Reklamasi Ancam Eksistensi Pulau Pari dan Bebani Warga

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menyatakan dukungannya terhadap industri pariwisata nasional. Akan tetapi, Alex mengingatkan bahwa proyek reklamasi yang ...