JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR RI Akbar Faisal mengutarakan ketidaksetujuannya soal usulan para akademisi yang meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Bareskrim Polri untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bambang Widjojanto.

Alasannya, Akbar melihat usulan pemberian SP3 kepada Bambang Widjojanto terlalu berlebihan dan masih diperdebatkan. Sebab, ia mempertanyakan apakah usulan itu mewakili mayoritas masyarakat atau hanya ‎ditunggui untuk mewakili kepentingan segelintir orang yang tidak suka dengan Intitusi Polri.

"Anda bisa membayangkan kalau kemudian setiap kasus, atau setiap masalah, katakanlah mendapat perhatian besar dari masyarakat, kemudian semuanya kita hentikan kasus karena suara seperti itu. Terus dimana supremasi hukum kita,‎" ujar Akbar di DPR, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Politisi Partai NasDem itu menyarankan agar Bambang sebaiknya melalui proses hukum yang sedang berlangsung. Karena jika meminta langsung Presiden Jokowi untuk memberhentikan kasusnya, akan menumbuhkan rasa iri terhadap masyarakat.

"Kalau misalnya memang tidak ada masalahnya kenapa harus dikhawatirkan, biarkan aja prosesnya. Ini kan kasus biasa, jadi intinya saya jadi bingung kalau seperti ini. Kita mengaku menjunjung supremasi hukum, tapi kok kita jadinya seakan-akan memberikan sebuah keistimewaan untuk satu kasus sementara yang lain tidak," terangnya.

Sebelumnya puluhan akademisi bidang hukum dan nonhukum menyimpulkan tidak ada cukup alasan secara hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Bambang Widjojanto hingga ke pengadilan.

Para akademisi meyakini banyak pelanggaran atas hukum acara dan peraturan perundangan dalam proses penetapan tersangka dan penanganan perkara komisioner KPK nonaktif Bambang Widjojanto.

Akademisi lintas kampus akan menyampaikan pendapat akademik itu kepada Presiden Jokowi. Langkah itu ditempuh setelah polisi melimpahkan perkara BW ke penuntut umum. (mnx)