JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Juru bicara jaringan nasional relawan Aswaja Willy Kurniawan mengatakan, persoalan perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang dilakukan Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding yang saat ini ramai dipermasalahkan oleh serikat pekerja pelabuhan harus didudukkan dalam porsi yang tepat.

"Persoalan ini bukan hal yang baru saja muncul di pemerintahan Jokowi-JK. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perpanjangan kontrak antara pihak Pelindo II dengan Hutchinson Port Holding sudah berjalan di era pemerintahan SBY tahun 2014 di masa Menteri Perhubungan EE Mangindaan dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa," ungkap dia saat dihubungi TeropongSenayan, Selasa (6/10/2015).

Menurutnya, banyak masyarakat tak paham bahwa proses perpanjangan kontrak JICT antara Pelindo II dan Hutchinson Port Holding sudah berjalan sejak pemerintahan SBY-Boediono.

"Sehingga kurang pas jika pemerintahan Jokowi-JK yang kena getah, lagipula kontrak ini menguntungkan secara ekonomi," tandasnya.

Yang menjadi persoalan, kata dia, ada dari pihak serikat pekerja menolak perpanjangan ini, tapi baru ribut sekarang di saat pemerintahan Jokowi-JK yang tengah berupaya membangun sistem tata kelola pelabuhan yang lebih baik.

"Yang harus kita lihat adalah jika pemerintahan saat ini menganulir (membatalkan) kontrak tersebut secara sepihak, maka akan ada konsekuensi hukum di pengadilan arbitrase internasional yang akan ditanggung pemerintah, Ini harus dikaji secara hati-hati," tandas dia.

Selain itu, ujar dia, DPR yang menjadi legislator juga harus melihat ini secara lebih jeli, mengingat jika ada tuntutan atas pemutusan kontrak secara sepihak akibat pembatalan kontrak yang telah disetujui era pemerintahan SBY maka yang rugi adalah masyarakat karena akan berdampak langsung terhadap aktivitas bongkar muat barang kebutuhan masyarakat.

"Jangan jadikan JICT sebagai komoditas politik Senayan, apalagi dengan membentuk Pansus Pelindo II disaat banyak persoalan lain yang harus diawasi," tukasnya.(yn)