Opini
Oleh Ariady Achmad pada hari Senin, 21 Des 2015 - 07:45:42 WIB
Bagikan Berita ini :

Rekomendasi Pansus Pelindo

71130867e3c1197d7c304ef2e4d81ae6b841118d32.jpg
Kolom Obrolan Pagi bareng Ariady Achmad (Sumber foto : Ilustrasi/TeropongSenayan)

Tradisi baru sedang dibangun DPR. Lembaga legislatif ini kini lebih berani dan tegas melakukan tugas pengawasan terhadap eksekutif. Salah satunya ditunjukkan oleh Pansus Pelindo yang dipimpin Rieke Diah Pitaloka, politisi PDIP.

Meski masih belum tuntas melakukan penyelidikan namun berani memberikan rekomendasi yang tegas dan keras kepada Presiden sebagai pemimpin lembaga eksekutif, yaitu minta memecat Dirut PT Pelindo II dan mengevaluasi Menteri BUMN.

Bukan tanpa alasan rekomendasi yang juga dilontarkan dalam rapat paripurna itu. Pansus telah menemukan fakta-fakta pelanggaran yang terjadi dalam pengelola an BUMN pelabuhan itu. Sehingga negara mengalami kerugian.

Rasanya belum pernah terjadi sebelumnya. Ketegasan Rieke dalam memimpin pansus sekaligus menjawab kekhawatiran dan cibiran masyarakat yang sering menganggap pansus-pansus seperti ini sering masuk angin atau gembos ditengah jalan.

Rekomendasi pansus juga bukan gagah-gagahan ataupun mengada-ada. Sebab, seiring dengan rekomendasi yang dikeluarkan pihak KPK juga menetapkan Dirut PT Pelindo menjadi tersangka dugaan korupsi.

Kita menghargai kerja keras Rieke cs. Sebab kita mengetahui untuk menyingkap kebobrokan ini tak jarang mereka rapat hingga larut malam bahkan dini hari. Inilah tradisi baru pengawasan legislatif yang produktif dan konstruktif.(*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #jict  #pansus-pelindo-ii  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
HUT R1 2025 AHMAD NAJIB
advertisement
HUT RI 2025 M HEKAL
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Abolisi dan Amnesti: Jalan Menuju Rekonsiliasi Nasional dan Kebangkitan Ekonomi

Oleh Ariady Achmad dan Team teropongsenayan.com
pada hari Selasa, 05 Agu 2025
Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah sekadar keputusan politik biasa. Sebagaimana ditegaskan oleh Haris Rusly Moti, ...
Opini

Selesaikan Polemik Ijazah Presiden Jokowi dengan Transparansi, Bukan Kriminalisasi

Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, telah berulang kali mencuat dan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Sebuah persoalan yang sebenarnya bisa selesai ...