JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menilai, kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu lamban dalam menanggapi isu-isu strategis seperti revisi undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini terbukti dimana Menkumham Yasonna Laoly, Menko Polhukam Luhut Panjaitan, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani lebih dominan dalam mengambil sikap.

"Presiden belum memiliki sikap yang jelas, justru didahului Puan, Yasonna, dan Luhut. Kita belum menagih janji kampanye, baru meminta untuk mempertahankan KPK," kata Donal di kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (11/10/2015).

Jadi jangan heran, ujar Donal, kalau pemerintah dituding biang kegaduhan situasi yang ada sekarang soal revisi UU KPK. Sebab, saat ini masyarakat sudah pintar dalam melihat politik.

"Lambannya respon pemerintah juga menyebabkan kegaduhan," tandasnya. (mnx)