JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti mengkritisi sejumlah program di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dianggapnya tidak efektif.

Pasalnya, sejumlah Direktorat di Kemenhub masih saja mengajukan program lawas yang berpotensi pemborosan anggaran.

"Contoh kasus di Kementerian Perhubungan itu ada namanya direktorat perhubungan darat. Dia mengusulkan setiap tahun itu ada pengadaan 1005 BRT (Bus Rapid Transit). Dimana bus itu akan dihibahkan kepada pemerintah daerah. Itu yang kita tolak. Kenapa?, karena pengadaan bus itu, sudah tidak lazim lagi," ujar Damayanti kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (12/10/2015).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengusulkan program alternatif yang berpijak pada gagasan poros maritim sebagaimana visi awal Presiden Jokowi.

"Mestinya dia lebih banyak membangun pelabuhan perintis sehingga yang saya sebutkan tadi ada connectifity laut yang dapat segera terwujud. Kalau pengadaan bus ini menghabiskan uang 2 Triliun, kemudian setelah ada bus diberikan kepada Pemrov atau Pemda melaui perum Damri atau perum BPD, itu sama halnya pemerintah mensubsidi pemerintah. Padahal Damri kan kita tahu, sampai sekarang bus yang diberikan tahun 2014 banyak yang mangkrak. Karena mereka nggak mau. Jadi program-program yang walaupun ada di Renstra (Rencana Strategis), tapi kita nilai itu tidak sesuai, ya kita akan tolak," papar anggota dewan dari Dapil Jateng IX ini.

Selain itu, program pengadaan kapal patroli diajukan Kemenhub juga dipandang tidak pas. (Baca juga: Damayanti, Penyuka Buku-buku Tentang Soekarno)

"Pengadaan kapal patroli misalnya yang ada di Kementerian Perhubungan. Ini kan harus bersinergi dengan kapal perikanan. Harus bersinergi dengan kapal yang ada di pelabuhan. Dan mestinya hal-hal yang itu tidak perlu ya tidak usah. Jadi Kementerian Perhubungan jangan diambil dari hilir dengan hulunya. Semua pengadaan ini dan ini," pungkas perempuan penyuka warna ungu itu.(yn)