RANCAMAYA (TEROPONGSENAYAN)--Memprihatinkan. Kepala BPK Harry Azhar Azis mengungkap masih ada Kepala Daerah yang menganggap uang negara seperti milik nenek moyangnya. Mereka menggunakan uang negara seenaknya sendiri.

"Mereka itu (Kepala Daerah-red) menyuruh Bendahara mengeluarkan uang seenaknya. Mereka menganggap itu (uang negara-red) seperti milik nenek moyangnya," ujar Harry Azhar Azis, Senin malam (12/10/2015) di Rancamaya, Bogor.

Berbicara pada acara media gathering, Harry mengungkapkan kepala daerah seperti itu jumlahnya memang semakin menurun. Saat ini mencapai sekitar 5 persen atau 25 daerah. Umum predikan laporan keuangannya disclaimer.

Namun demikian Harry menambahkan bahwa dari tahun ke tahun pengelolaan keuangan negara mengalami perbaikan. Hingga tahun 2014, jumlah daerah yang sudah mendapatkan predikat WTP sebesar 71 persen dari 538 daerah.

Pada kesempatan tersebut Harry Azhar Azis juga mengungkapkan bahwa berdasarkan audit BPK ada 8 kementerian dan lembaga negara yang laporan keuangan 2014 predikatnya disclaimer.

Harry menjelaskan umumnya instansi yang predikatnya telah WTP melakukan pengelolaan keuangan negara secara ketat. "Ini (yang mendapat WTP-red) biasanya Menteri, Gubernur atau Bupatinya ketat dan tegas dalam penggunaan uang negara," ujar Harry.(ris)