Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 14 Okt 2015 - 19:49:06 WIB
Bagikan Berita ini :

Akhirnya, Komisi X Hapus Pasal Kretek di RUU Kebudayaan

30rokok_kretek.jpg
Rokok kretek (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pasal kretek yang terdapat dalam rancangan undang-undang (RUU) tentang Kebudayaan akhirnya dihapus dari RUU tersebut sebelum diajukan ke rapat Paripurna.

Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat internal yang dihadiri seluruh Fraksi, dan disepakati penghapusan pasal kretek dalam RUU tentang Kebudayaan setelah seluruh Fraksi diberikan waktu sekitar dua pekan untuk berkonsultasi dengan pimpinan Fraksinya masing-masing.

"Dengan demikian, RUU yang akan diajukan sebagai inisiatif DPR ini tidak akan lagi mencantumkan istilah kretek tradisional," ujar Teuku di Jakarta, Rabu (14/10/2015).

Pasal kretek dalam RUU itu mengemuka dan menjadi polemik setelah rapat Badan Legislasi pada 14 September 2015 lalu mencantumkannya sebagai warisan budaya yang harus dilindungi, difasilitasi pengembangannya, dipromosikan, bahkan difestivalkan.

"Bila dalam proses pembentukan RUU terdapat pasal yang menimbulkan resistensi publik yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru, maka sebagai wakil rakyat sewajarnya kami mempertimbangkan kembali pencantuman pasal tersebut," tuturnya

"Ini kami lakukan karena peraturan perundang-undangan memberi ruang kepada pengusul untuk dapat memperbaiki materi RUU," lanjut politisi Partai Demokrat itu.

Perubahan materi RUU, termasuk penghapusan pasal, memungkinkan dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42/2014; Peraturan DPR RI No. 1/2014 tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI Nomor 3/2012 tentang Tata Cara Penarikan RUU.(yn)

tag: #pasal kretek  #ruu kebudayaan  #dpr  #parlemen  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...