SURABAYA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan tangga 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

Sebagian pihak menduga ide Hari Santri itu berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), yang memang terkenal dengan tradisi santrinya. Namun anggapan itu ditepis Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Said Aqil Siradj.

Menurutnya, Hari Santri merupakan murni gagasan Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 di Malang yang menyatakan bahwa Jokowi akan menetapkan Hari Santri pada 1 Muharram jika dipercaya menjadi Presiden.

"Setelah terpilih, Presiden Jokowi mengulangi gagasannya itu pada saat menghadiri Munas NU, namun saya katakan bahwa Hari Santri itu sebaiknya bukan 1 Muharram, karena 1 Muharram adalah Tahun Baru Islam milik Muslim se-dunia," kata Said dalam pelepasan Kirab Hari Santri Nasional (KHSN) dari pelataran Tugu Pahlawan Surabaya, Minggu (18/10/2015).

Said menegaskan, pihaknya menghormati sejumlah kalangan yang tidak setuju dengan penetapan Hari Santri. Karena menurut dia, hakikatnya Hari Santri adalah hari dari resolusi ulama bahwa cinta Tanah Air atau membela Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wajib.

Lebih lanjut ia menjelaskan, fatwa KH Hasyim Asy'ari dan ulama lainnya adalah membela Tanah Air merupakan jihad fi-sabilillah yang hukumnya fardhu ain (kewajiban individual).

"Jadi, kalau ada yang nggak setuju dengan Hari Santri itu ya biar saja, gak patheken, karena santri dalam konteks Hari Santri adalah jiwa patriot. Buktinya ada 12 ormas yang mendukung Hari Santri, bukan hanya NU," tuntas dia. (Baca juga: PP Muhammadiyah Tolak Hari Santri Nasional)

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin melayangkan surat keberatannya kepada Presiden Jokowi terkait penetapan Hari Santri Nasional. Menurutnya, penetapan itu justru rentan memecah belah umat.(yn/ant)