Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Rabu, 21 Okt 2015 - 18:09:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Fraksi Nasdem Kembalikan Kenaikan Uang Tunjangan DPR

22fraksi-nasdem-tunjangan.jpg
Fraksi Nasdem mengembalikan kenaikan uang tunjangan ke Setjen DPR (Sumber foto : Indra Kusuma/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Fraksi Partai Nasdem di DPR menyatakan konsisten untuk mengembalikan uang tunjangan yang naik sejak bulan Juli hingga September 2015.

Untuk itu, Sekretaris Fraksi Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie, Bendahara Fraksi NasDem Ahmad Sahroni, dan anggota Fraksi NasDem Luthfi Andi Mutty mendatangi Sekjen DPR RI untuk menyerahkan uang sebesar Rp 617.263.200 dari 36 anggota Fraksinya.

"Pada hari ini, sesuai komitmen Partai NasDem dengan keiklhasan kami memgembalikan tunjangan DPR RI yang naik," ujar Syarief Abdullah Alkadrie di gedung Sekjen DPR RI, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Wakil Sekjen DPR RI Achmad Djuned yang menerima uang tersebut mengaku akan meminta kepada biro keuangan tidak lagi mentransfer tunjangan yang naik kepada seluruh anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.

"Kami akan minta ke biro keuangan untuk tidak akan mentransfer sampai jabatan Anggota DPR RI Fraksi NasDem selesai," ungkap Djuned.(yn)

tag: #tunjangan dpr  #fraksi nasdem  #nasdem  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...