JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan menenggarai ada yang ganjil dalam kunjungan singkat Presiden Jokowi Widodo ke Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.
"Kuat dugaan, Presiden Joko Widodo sengaja mempersingkat kunjungan itu karena misi utamanya telah ditunaikan, yaitu keinginan untuk bergabung dalam Trans-Pacific Partnership (TPP)," kata dia saat dihubungi, Minggu (1/11/2015).
Menurutnya, dukungan Jokowi untuk bergabung dalam TPP dapat mengancam kepentingan nasional.
"Bagaimana tidak? Untuk diketahui, TPP (sebelumnya bernama Trans-Pacific Strategic Economic Partnership/TPSE) adalah skema liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang komprehensif, terjadwal, dan mengikat. Bahkan, TPP disebut-sebut lebih progresif karena mencakup isu-isu WTO-Plus," tandas dia.
Lebih lanjut Heri mengatakan bahwa langkah Jokowi tersebut sangat tidak tepat karena akan berdampak pada pendapatan negara.
"Ini adalah jalan yang sesat. Dengan bergabung ke TPP, Indonesia akan diikat dengan kewajiban mereduksi tarifnya hingga mencapai 0 persen pada semua pos tarif di semua sektor, termasuk sektor sensitif seperti kesehatan, asuransi, dan jasa keuangan," tegas dia.
Indonesia juga wajib menerapkan kebijakan pengurangan biaya transaksi perdagangan, kebijakan kompetisi, government procurement, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan kebijakan investasi, tambahnya.
"Seluruh klausul itu berbahaya dan merusak. Kebijakan kompetisi, misalnya, pada dasarnya adalah upaya memberikan status national treatment kepada pengusaha-pengusaha asing yang hendak masuk ke dalam perekonomian nasional, Dengan kata lain, mereka akan diperlakukan sama dengan pengusaha demestik, termasuk dalam proses-proses tender pemerintah," ungkapnya.
Terlepas TPP merupakan perjanjian perdagangan bebas berstandar sangat tinggi, terang Heri, justru hal itu kini dipandang luas sebagai alat politik dan ekonomi AS.
"Bahkan, dalam draft rahasia TPP yang pernah bocor ke publik tahun 2013, disebutkan bahwa TPP tidak lain merupakan kontrol korporasi atas berbagai sektor kehidupan manusia," tukas dia.(yn)
