JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP TB Hasanudin mengaku meragukan isu makelar di balik pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Amerika Barack Obama.
"Saya sejak awal Agustus sebenarnya sudah dapat informasi ini, tapi berdasarkan pengalaman saya, saya ragu rasanya tidak mungkin karena untuk acara pertemuan seorang presiden bukan hanya menyangkut soal agenda dan keprotokolan saja tapi juga menyangkut securitynya. Dan semuanya sudah ada yang mengatur seperti melibatkan Menlu, dubes, kepala protokol istana, Paspampres dan lain-lain. Jadi tidak cukup hanya diatur oleh makelar semata," kata dia di Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Kemudian, ujar dia, setelah isu ini menyebar di publik akhir-akhir ini ternyata sudah dibantah oleh Menlu.
"Jadi saya menganggap persoalan ini selesai, Kalau kemudian masih terus 'digoreng' oleh sebagian masyarakat, saya berharap kalau punya bukti dan data ya kita akan adakan pengusutan," tandas dia.
Bila memang ada indikasi bahwa isu pertemuan tersebut benar adanya, maka DPR tidak akan ragu-ragu untuk meminta klarifikasi pada kementerian terkait, ujar dia.
"Apa benar kemenlu mengeluarkan uang sebesar USD 80 ribu untuk itu? Itu dapat dianggap pelanggaran karena setahu saya tidak ada anggaran untuk itu dalam anggaran tahun 2015 . Kalau perlu kita akan minta klarifikasi Menlu masalah ini biar clear," pungkasnya.(yn)