JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota komite II DPD RI Parlindungan Purba menilai paket ekonomi yang dikeluarkan sebagai kebijakan dari pemerintahan Joko Widodo-JK tak strategis. Pasalnya, kata dia, nilai imbas dari paket tersebut tak mampu menjangkau hingga dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah.

"Banyak paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah namun paket itu tidak dirasakan daerah. Dan paket ekonomi sekarang kecepatan, karena susah. Kami di daerah belum merasakan dari pusat," ujar Parlindungan saat menjadi pembicara pada acara diskusi Forum Senator untuk Rakyat (FSUR) yang bertema "Apa bisa Kabinet Seratus Persen Jokowi?" Di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2015).

Parlindungan mengatakan pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan paketnya dapat disesuaikan dengan kondisi pendukung yang ada. Karena terjadi ketimpangan infrastruktur antara di Jawa dengan diluar Jawa, kata Parlindungan, sehingga sejumlah paket tersebut menjadi susah sampai hingga ke arah kebijakan yang paling ujung di daerah-daerah.

Senator asal Sumatera Utara ini mengatakan sepertinya pemerintah belum peka dalam mengetahui berbagai persoalan di daerah. Karena itu, Ia meminta kepada pemerintah supaya dilakukan sinkronisasi perundang-undangan dengan peraturan kementerian.

"Kabinet ini belum mengetahui masalah di daerah, mahalnya gas, nelayan yang ditangkapin, infrastruktur, dan kebakaran hutan. Aspek peraturan perundang-undangan, banyak yang tidak pro daerah. Nah, Seharusnya perundang-undangan disinkronkan dengan kementrian dalam negeri," paparnya. (mnx)