JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan (Unpar), Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa alat bukti hukum yang didapatkan secara ilegal maka yang akan terjadi adalah anarkisme, implikasinya hukum tak bisa ditegakkan dengan benar.

Menurutnya, menjadi sangat penting sebuah alat bukti didapatkan juga melalui proses hukum yang benar.

“Kalau seperti kasus “Papa Minta Saham” rekamannya yang dilakukan bos Freeport, Maroef Sjamsoeddin bisa dijadikan alat bukti hukum, maka yang akan terjadi adalah kekacauan hukum. Sehingga siapapun bisa merekam pembicaraan apapun dan kemudian dijadikan alat bukti. Kalau itu dilanjutkan, maka yang akan terjadi adalah anarkisme, dimana hukum tidak akan bisa ditegakkan dengan benar,” kata dia di Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Lebih lanjut dia mengingatkan bahwa tidak boleh masyarakat tidak menyukai perilaku politisi terlebih Setya Novanto, yang memang belum terbukti melakukan pelanggaran.

Menurutnya, tidak bisa disandarkan pada opini publik yang tidak berdasarkan kekuatan hukum lalu menghakimi dan memvonis seseorang bersalah.

“Hukum tetap harus dijalankan sesuai koridornya. Tidak boleh karena rasa kebencian atau ketidaksukaan pada Setya Novanto lalu proses hukum melegalkan segala cara. Jika ini yang terjadi maka tinggal tunggu waktu saja, masyarakat sendiri yang akan menjadi korban,” tandas dia.

Jika Maroef Syamsoedin boleh merekam secara diam-diam terhadap Ketua DPR RI, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat yang tidak disukainya?

“Kalau begitu, semua orang bisa dijebak. Jangankan oleh penguasa, oleh kawan sendiri atau saudara sendiri pun, masyarakat bisa dijebak. Kalau memang Setya Novanto dianggap melanggar hukum, maka semua juga harus dilakukan dengan proses hukum yang benar,” ujar dia. (Icl)