JAKARTA -Rapat pimpinan DPR memutuskan Selasa (28/10) besok akan digelar rapat paripurna untuk pengesahan anggota komisi-komisi. Namun rapat tidak dihadiri wakil dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), kecuali Fraksi PPP.
"Dari PPP tadi hadir meski hanya sebentar, terus keluar," kata Ketua F-Partai Golkar, Ade Komarudin usai rapat, di DPR, Senin, (27/10/2014).

Menurut Ade, ada lima fraksi yang belum juga menyerahkan daftar nama-nama anggota fraksinya, yakni F-PDIP, F-Partai Hanura, F-Partai Nasdem, F-PKB dan juga F-PPP. "Insya Allah semua akan menyerahkan nama-nama," kata Ade lagi.

Meski demikian, Ade tidak berani memastikan bahwa KIH pasti menyerahkan nama besok. "Saya nggak jamin, tapi kita kan tidak boleh berprasangka buruk," jelasnya.

Dia berpendapat setelah nama-nama anggota fraksi diserahkan pimpinan komisi segera bisa dipilih agar DPR cepat bisa bekerja. "Kalau DPR tidak ada komisinya, maka pemerintah juga tidak bisa jalan dengan baik karena DPR itu mitra kirja," ujar Ade lagi.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan menegaskan pengesahan rapat paripurna DPR soal AKD bisa tidak sah. "Tidak bisa dong, kalau bisa jalan, pasti sudah dilakukan kemarin-kemarin. Selama ini di paripurna kan dag, dog, dag dog saja pemilihan DPR, ini tidak mungkin dilakukan," kata Trimediya lagi

Dalam tata tertib DPR terkait penentuan alat kelengkapan, kata mantan Ketua Komisi III ini, tidak mungkin rapat paripurna dilakukan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) semata tanpa melibatkan KIH.
"Secara tatib kan 50 plus satu. Sekarang ini kami sudah punya posisi tawar. Di KIH ini, kami tidak hanya membagi kepada PDIP, tapi juga Nasdem, Hanura, PKB, harusnya berbagi. Tidak bisa diborong PDIP," ungkap Trimedia.

Dikatakan Trimedya, dirinya membandingkan persoalan yang terjadi pada 2004 lalu, yakni antara Koalisi Kerakyatan dengan Koalisi Kebangsaan. Saat itu Koalisi Kebangsaan menguasai parlemen.

Meski dikuasai satu koalisi, lanjut Trimed-sapaan akrabnya, namun akhirnya untuk alat kelengkapan dewan terjadi kesepakatan. "Ini kan sama seperti 2004 antara Koalisi Kerakyatan dengan Koalisi Kebangsaaan. Dan kemudian ada titik temunya," imbuhnya. (u)