JAKARTA-- Perebutan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) termasuk Pimpinan Komisi masih menjadi sorotan hangat di antara anggota DPR, khususnya di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Salah satunya dari Anggota DPR Fraksi PDIP, Arif Wibowo. Dia mengatakan pertarungan pemilihan komisi dan AKD sama seperti perebutan kursi pimpinan DPR dan MPR.

Arif menyayangkan pernyataan Ketua DPR yang ingin tetap melanjutkan menetapkan ketua Komisi. Seharusnya Ketua DPR dapat mengambil keputusan secara bijak dan akomodatif.

"Sebenarnya tidak bisa dipungkiri apapun dalih yang digunakan tafsir UUD Tatib dan yang lainya, itu sebenarnya satu realitas politik bahwa DPR sangat berperan," cetus Arif saat dihubungi TeropongSenayan, Rabu (29/10/2014).

Menurut dia, langkah terbaik yang harus ditempuh melalui jalan musyawarah mufakat. "Berundinglah. Jadi kita sedang menunggu para elit dan pimpinan kita agar keputusan dapat di terima dari Fraksi lain," tegasnya.

Politisi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu menilai, pertarungan KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH sangat memprihatinkan. "Seperti di sahkah perubahan UUD MD3, menentukan tatibnya, DPR, dan MPR kemarin tentunya masyarakat juga tahu dan itu kami terima yang dikuasai seluruhnya oleh KMP," ujarnya.

Arif heran kenapa di AKD, 11 Komisi, dan lima badan mau dikuasai juga. "Ini suatu hal yang tidak realistis, ini merusak relasi antar fraksi, hubungan dengan internal, bukan hanya itu ini akan merusak hubungan DPR dengan Pemerintah," terangnya.

Perseteruan antara dua kubu tersebut, menurutnya akan mengganggu jalannya roda Pemerintah. "Dan DPR akan terus di hantui kerancuan hiruk pikuk politik seperti ini," kata Arif.(yun)