Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Senin, 24 Nov 2014 - 17:12:05 WIB
Bagikan Berita ini :

PDIP Mulai Was-Was Hadapi Interpelasi

61ari-wibowo-1.jpg
Arif wibowo (Sumber foto : Mulkan Salmun)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Fraksi PDI Perjuangan DPR mulai was-was menghadapi keseriusan fraksi-fraksi di DPR yang menggulirkan hak interpelasi. Anggota Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo berharap fraksi-fraksi lebih mengoptimalkan hak anggota melalui komisi sebelum membawanya ke hak interpelasi atau hak angket.

"Saya kira, kita masih bisa mengoptimalkan terlebih dahulu hak anggota dewan melalui Komisi VII," kata Arif di sela-sela rapat Baleg yang membahas "Harmonisasi UU MD3" di Gedung DPR Nusantara I, Jakarta, Senin (24/11).

Arif menilai hak interpelasi yang dihembuskan fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP) cenderung terburu-buru dan politis. Mestinya, lanjut Arif, ditanyakan dulu ke Komisi VII, baru tahapan selanjutnya menggunakan hak interpelasi atau hak lain kalau memang belum memuaskan anggota.

"Jangan hak anggota melalui komisi diabaikan sudah dan langsung melangkah ke hak interpelasi," ujarnya.

Meski demikian, menurutnya, optimalisasi hak anggota melalui Komisi VII memang belum juga bisa dilakukan sekarang karena harus menunggu pembahasan revisi UU MD3 yang sekarang sedang berlangsung. "Masa tugas DPR itu masih panjang jadi jangan terlalu terburu-buru," ucapnya. (ss)

tag: #Arif Wibowo  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...