Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Rabu, 05 Nov 2014 - 19:35:31 WIB
Bagikan Berita ini :
Giliran Bela Jokowi-JK

Effendi Simbolon Bantah KIP-KIS-KKS Peredam Marah

59Effendi MS simbolon.jpg
Effendi MS Simbolon (Sumber foto : Mulkan Salmun)

JAKARTA- Politisi PDI-Perjuangan Efendi MS Simbolon membela kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dia membantah kalau kartu-kartu itu merupakan kompensasi untuk kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Apalagi kalau karena alasan meredam kemarahan rakyat kepada Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. "Tidak ada kaitanya dengan kompensasi BBM atau mereda kemarahan," ujar Efendi Simbolon, Rabu (05/11/2014).
Menurut Efendi, kartu-kartu yang dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan bagian dari janji politik Jokowi-JK kepada masyarakat saat kampanye pemilihan presiden. "Itu antara lain yang menjadi daya jual ketika berkompetisi melawan rivalnya di pilpres. Karena jualannya langsung ke rakyat," jelasnya.
KIS dan KIP merupakan program unggulan yang digadang-gadang Jokowi-JK sejak kampanye Pilpres lalu. Sebelumnya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga meluncurkan kartu dengan sistem yang sama dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).(ss)

tag: #KIS  #KIP  #KKS  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...