JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -DPR tidak bisa menghalangi niat Pemerintah Joko Widodo -Jusuf Kalla menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. DPR hanya bisa mengingatkan bahwa kondisi masyarakat saat ini sedang sulit sehingga jangan menambah beban hidupnya makin berat.
"Pembahasan APBN tahun ini sudah selesai, itu artinya yang akan mengeksekusi kenaikan harga BBM itu pemerintah. Kita hanya bisa mengingatkan, kalau BBM naik sekarang berarti ada masalah baru bagi rakyat," kata anggota DPR dari Partai Gerindra Aryo Hasyim Djoyohadikusumo, kepada Teropongsenayan, Rabu (12/11).
Apalagi, lanjut anggota dewan yang duduk di Komisi VII ini, kalau pemerintah benar-benar menaikan harga BBM per liternya Rp3000, bisa dibayangkan kesulitan baru rakyat nanti menghadapi gejolak harga kebutuhan lain.
Menurut Aryo, dari sikap Partai Gerindra akan jelas dan tegas menolak kebijakan pemerintah itu. Artinya, kalau keputusan itu tetap diambil posisi Partai Gerindra tidak bisa mencegah tetapi tetap menolak. "Kalau sampai terjadi apa-apa ya resikonya tanggung jawab pemerintah. Kita hanya bisa mengingatkan, agar jangan bermain api dengan BBM."(ss)