JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kalangan DPR memperingatkan Presiden Jokowi terkait pidatonya pada Forum APEC beberapa waktu lalu soal tawaran kerjasama regional. Masalahnya negara-negara asing ini memang sangat berkepentingan pada Indonesia. "Harus diingat dalam forum APEC meski fokus pada isu ekonomi tapi sarat dengan kebijakan dan kepentingan politik negara-negara besar," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq kepada TeropongSenayan di Jakarta kemarin malam.

Mahfudz melihat paparan presiden yang full marketing tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan lainnya. Bahkan terkesan minim kebijakan politik, terutama terkait peluang investor asing mengambil semua kekayaan alam lalu meninggalkan begitu saja atas nama investasi.
"Berdasarkan konstitusi dan UU Perjanjian Internasional, kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah yang fundamental dan berimplikasi luas harus dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR," cetus Mahfudz lagi.

Politisi PKS ini sangat menyanyangkan kesempatan Forum APEC ini tidak digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan dan menegaskan visi dan sikap politik Indonesia yang jelas. "Deklarasi Djuanda yang menegaskan pengakuan PBB terhadap wilayah NKRI bisa porak-poranda," tukasnya

Menurut Mahfudz, tawaran kerjasama dan investasi dengan sejumlah negara besar dan presentasi di forum CEO lebih digambarkan visi presiden sebagai marketing officer.

Namun disisi lain, lanjut Wakil Sekjen PKS ini, terkait dengan gagasan poros maritim yang bermakna membuka wilayah perairan Indonesia ke pemain-pemain besar dunia, bisa berakibat jebolnya pagar wilayah kedaulatan maritim sebagai pintu masuk ke Indonesia. "Lalu wilayah daratan Indonesia akan jadi bancakan investor untuk infrastruktur dari perusahaan-perusahaan multinasional asing. Ini bisa berbahaya," cetusnya. (ec)