Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Jumat, 14 Nov 2014 - 16:40:30 WIB
Bagikan Berita ini :

Digoyang KIH, KMP Mulai Goyah

98idrus.jpg
Idrus Marham (Sumber foto : dok teropong)



JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Bahas permintaan Koalisi Indonesia Hebat untuk melakukan revisi tambahan terhadap UU nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Koalisi Merah Putih (KMP) justru mulai goyah. Hal tersebut terjadi saat rapat yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi dari KMP.

Menurut Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, terjadi perdebatan di internal dalam pembahasan usulan baru dari KIH itu. Masing-masing fraksi punya pendapat yang masih berbeda.
"Tapi itu bukan perpecahan, hanya sudut pandang yang berbeda saja, karena para pelaksana KMP itu solid, jadi berbeda itu biasa," kata Idrus yang juga bertindak selaku koordinator pelaksana di KMP, setelah bertemu pimpinan DPR, Jumat (14/11).
Perbedaan yang terjadi di KMP, menurut Idrus, karena ada yang menganggap tidak masalah pasal 74 ayat 3 maupun pasal 98 ayat 6,7, 8 UU MD3 dihapus. Alasannya ada pasal lain yang sudah mengaturnya. Tapi ada juga yang beranggapan tidak bisa begitu, karena justru akan megurangi hak-hak yang dimiliki DPR.(ss)


tag: #idrus marham  #sekjen  #goyah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...