Berita
Oleh Emka pada hari Sabtu, 15 Nov 2014 - 11:58:52 WIB
Bagikan Berita ini :

Hajriyanto: Buat Larangan Main Duit Di Munas Golkar

65hajriyanto.jpg
Hajriyanto Tohari (Sumber foto : dok teropongsenayan)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar kurang dari dua bulan lagi. Suasana makin menghangat di bawah partai beringin rindang itu. Sejumlah kader terbaik mulai bermunculan siap bertarung memperebutkan kursi ketua umum yang saat ini masih diduduki Aburizal Bakrie.
Ketua Umum Aburizal Bakrie tampaknya juga masih berminat maju untuk periode kedua. Lawan-lawannya pun menganggap pemilik Grup Bakrie ini merupakan lawan terberat diantara calon lain. Sejumlah nama calon yang sudah muncul selain Aburizal Bakrie diantaranya Agung Laksono, MS Hidayat, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartato, Hajriyanto Tohari, dan Priyo Budi Santoso.
Menurut mantan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari, yang penting jangan ada politik uang agar pemilihan ketua umum benar-benar berjalan fair dan demokratis. "Kalau perlu dibuat aturan tertulis tentang larangan politik uang dengan sanksi yang tegas," ujar Hajriyanto kepada TeropongSenayan, Sabtu (14/11).
Tokoh Partai Golkar yang pernah lima periode menjadi anggota DPR ini mengakui, sebenarnya sudah ada larangan transaksi uang itu di setiap Munas Golkar. Tapi karena sanksinya tidak jelas hal itu diabaikan. "Akibatnya praktik jual beli dukungan terlihat nyata. Siapa yang uangnya kuat akan punya dukungan besar," lanjut Hajriyanto.
Dia juga minta syarat dukungan bagi calon ketua umum dari DPD I dan DPD II, diturunkan. "Aturan yang ada saat ini dukungan 30 persen, mestinya diturunkan jadi 20 persen sehingga calon lebih banyak dan persaingan bisa menarik," katanya. Munas Partai Golkar sudah disepakati akan digelar pada Januari 2015. (ss)

tag: #Hajriyanto Tohari  #Golkar  #Ketua Umum  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Komisi III DPR Desak OJK Hapus Aturan Penagihan Utang Gunakan Debt Collector: Banyak Tindak Pidana!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 10 Okt 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus isi pasal pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan ...
Berita

MotoGP Mandalika 2025 Berdampak Positif bagi Ekonomi Lokal, Telkom Andil Perkuat Akses Konektivitas Internet

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Perhelatan MotoGP Mandalika 2025 yang telah berlangsung selama 3-5 Oktober 2025, di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara, telah berhasil digelar secara sukses. ...