Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 19 Nov 2014 - 10:04:49 WIB
Bagikan Berita ini :

PPP Kubu Romi Minta Jokowi Kontrol Harga Cabe

52petiga_01.JPG
PPP Kubu Romi (Sumber foto : Teropong Senayan/Eko S Hilman)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Gara-gara kenaikan harga BBM, harga bahan pokok ikut terkerek alias menjadi mahal. Untuk itu Presiden Jokowi dituntut bertanggungjawab mengendalikan harga bahan makanan poko termasuk cabe yang banyak dikonsumsi masyarakat.

"Jokowi harus memberikan solusi terhadap dampak dari kenaikan harga BBM. Dampaknya harga makanan pokok harus distabilkan," kata Syaifullah Tamliha, Wakil Sekjen DPP PPP kubu Romi, kepada TeropongSenayan di gedung DPR Nusantara I, Jakarta, Rabu (19/11/14).

Syaifullah Tamliha menuntut agar pemerintahan Jokowi-JK harus mengontrol meroketnya harga makanan pokok dipasaran, terkait kenaikan harga BBM. Dia meminta pemerintah melakukan operasi pasar guna menekan harga sembako menjelang Natal dan Tahun Baru.

"Harus ada operasi pasar oleh Bulog maupun Kementerian Perdagangan agar benar-benar terjamin (terjadinya harga-harga bahan makanan pokok yang terkendali-red). Kemudian bisa memastikan makanan pokok rakyat bisa tersedia minimal sampai 31 Desember," ujar Tamliha.(ris)

tag: #cabe  #PPP  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...