JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Hari ini DPR mengadakan rapat paripurna untuk pengesahan revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk dalam program legislasi nasional 2014. Paripurna ini dapat digelar setelah sebelumnya dilakukan pembahasan dan sinkronisasi revisi UU tersebut di Badan Legislasi DPR.

"Sidang paripurna nanti agendanya pengesahan untuk perubahan UU MD3 sekaligus menjadi usul inisiatif DPR. Dua poin itu akan kami laksanakan di sidang paripurna nanti," cetus Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Rabu (26/11).

Setelah disahkan dalam rapat paripurna, UU MD3 akan menjalani proses pembahasan di pansus sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Targetnya sebelum memasuki masa reses DPR 5 Desember nanti revisi UU MD3 itu sudah bisa selesai. Terbatasnya waktu pembahasan, untuk mencapai target tersebut bukan persoalan mudah. Apalagi sejak awal revisi UU ini dimulai dengan banyak polemik.

Pembahasan revisi UU MD3 ini tergolong istimewa karean rapat-rapat dewan yang lain belum bisa dimulai. Bahkan revisi UU ini satu-satunya produk UU yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2014. Revisi UU ini hanya menyangkut beberapa pasal yang sempat menjadi polemik di DPR hingga memicu munculnya dua kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Karena materi pembahasan hanya yang berkaitan dengan hak dan kedudukan DPR, lanjut Agus, pihak DPD tidak dilibatkan. "Kami konsen dengan waktu yang ada sangat ketat, agar cepat selesai, bisa bersinergi di DPR untuk menjalankan fungsi DPR," pungkasnya.(ss)