JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengkritisi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pengurangan jam kerja bagi pekerja perempuan di Indonesia. "Itu kado pahit bagi gerakan perempuan di tengah semangat memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan," kata Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Seperti diketahui Wakil Presiden Jusuf Kalla merespon positif pengurangan sekitar 2 jam kerja bagi perempuan. 'Diskon' jam kerja ini agar kalangan perempuan bisa banyak mengurus anak. Hemas meminta Jusuf Kalla meralat pernyataan tersebut, karena dapat menimbulkan keresahan dan diskriminatif. "Pengurangan jam kerja justru akan menempatkan perempuan pada posisi marjinal," tegas Ketua Kaukus Perempuan itu.

Menurut permaisuri Sultan HB X ini, tanggung jawab menciptakan keluarga harmonis dan generasi muda yang kuat terletak pada pundak kedua orang tua dalam hal ini ibu dan bapak. "Pernyataan JK hanya melanggengkan beban ganda bagi perempuan yakni di ranah domestik juga publik," terang dia lagi.

Hemas mendesak pemerintah bersama legislatif seharusnya dapat membuat kebijakan publik yang tepat. "Setidaknya demi mendorong terjadinya kehidupan di Indonesia yang adil tanpa diskriminasi,” imbuhnya. (ec)