JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ujian Nasional (UN) sudah mulai melenceng dari tujuan semula. Tak lagi menjadi cara meningkatkan kualitas lulusan, namun lebih banyak dijadikan sekolah untuk meningkatkan ranking. Akibatnya, sering siswa yang menjadi korban.

Untuk itulah Komisi X DPR akan meminta Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan evaluasi atau mengkaji ulang UN. Berdasarkan hasil kunjungan kerja ke sejumlah daerah anggota Komisi IX menerima aspirasi perlunya evaluasi UN.

"Tidak adil jika kelulusan siswa hanya dilihat dari UN yang hanya dalam kurun waktu seminggu saja," ujar Dadan Rusdiana, anggota Komisi X dari Fraksi Hanura kepada Teropong Senayan, Senin (1/12/2014) di komplek gedung parlemen, Jakarta.

Selain itu evaluasi penyelengaraan UN karena mutu sekolah masih belum merata. Di sejumlah daerah masih banyak sekolah yang belum memiliki infrastruktur maupun guru memadai. Sehingga tidak adil siswanya harus mengerjakan soal UN yang tingkat kesulitannya sama dengan sekolah yang sarananya sudah bagus.

Selain itu, evaluasi UN juga dilandasi keinginan pemerintah menerapkan Kurikulum 2013. Pada kurikulum ini penekanan proses belajar mengajar berada pada murid, bukan guru. Murid menjadi subyek dalam Kurikulum 2013.

Menurut Dadang, dengan berbagai pertimbangan itu dia berharap kelulusan siswa tak lagi ditentukan UN. Namun diserahkan kepada guru. "Jadi nanti UN itu tidak lagi menjadi penentu keputusan kelulusan siswa. Keputusan lulusan siswa nanti di tangan guru yang mengajar," cetus Dadang.

Seiring dengan itu Dadang berharap pemerintah segera mempercepat melakukan pemerataan infrastruktur pendidikan hingga daerah terpencil. Tujuannya, agar anak-anak yang berada di daerah terpencil tidak lagi menjadi korban ketidakmerataan pembangunan pendidikan.(ris)