JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kekhawatiran terjadinya kerusuhan atau bentrokan saat digelar Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar tak terbukti. Ini makin meneguhkan sinyalemen Menkopolhukam beberapa waktu lalu adalah intervensi pemerintah ke dalam tubuh partai politik.

"Nyatanya munas Golkar aman-aman saja. Itu bukti Menkopolhukam intervensi terhadap Golkar," ujar Agung Suprio, pengamat politik Universitas Indonesia dalam percakapan dengan TeropongSenayan, Rabu malam (3/12/2014).

Agung menambahkan, statemen Menkopolhukam tentang munas Golkar salah prosedur. Sebab, ia menyampaikan statemen lalu memerintahkan Polri untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan munas Golkar.

Semestinya, lanjut Agung, Menkopolhukam mendengar dulu laporan dari bawah (Polri di Provinsi Bali-red) tentang situasi keamanan di sana. Setelah itu baru memberikan statemen. "PSSI saja kalau akan memberikan rekomendasi kepada dua kesebelasan untuk main atau tidak, mendengarkan laporan dari bawah," ujar Agung.

Penyelenggaraan Munas Partai Golkar yang berlangsung di Nusa Dua sejak hari Minggu (30/11/2014) hingga Rabu (3/12/2014) nyaris tidak ada gangguan yang berarti. Munas juga berhasil memilih Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan periode 2014-2019.(ris)