JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) menunjukkan kalkulasi anggaran untuk kunjungan kerja (kunker) DPR ke daerah pemilihan (dapil) untuk setiap tahunnya terus membengkak. Pembengkakan tersebut terlihat dari perbandingan estimasi biaya agenda kunker pada periode 2014 dengan 2015. Menurut Roy, ada kenaikan anggaran yang signifikan terkait hal itu.

"Anggaran kunker periode 2015 telah ditetapkan sebesar Rp1,24 triliun atau bertambah 24,6% dibanding anggaran kunker 2014 sebesar Rp994,92 miliar," ungkap Roy dalam diskusi forum kamisan Formappi yang bertema "Mengevaluasi Kinerja DPR pada Sidang Perdana" di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (4-12-2014).

Roy menambahkan, dari akumulasi anggaran kunker tersebut, selanjutnya akan ditranfer kepada setiap anggota dewan, masing-masing sebesar Rp1,77 miliar untuk 11 kali kunker dapil dalam jangka satu tahun. "Jadi dalam setiap kali kunker-nya ke dapil anggarannya sebesar Rp160,91 juta untuk setiap anggota DPR," ungkap Roy.

Masalahnya, lanjut Roy, tidak ada rasio yang jelas dari anggota DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR, mengapa anggaran kunker ke dapil selalu naik pada setiap tahunnya. Sehingga, potensi penyalahgunaan anggaran sangat besar.

Bila mencermati realisasi anggaran reses tahun 2013, peningkatan anggaran terjadi karena adanya keputusan BURT dan SK Sekjen DPR untuk menambah jumlah kegiatan dalam setiap kali kunker anggota DPR ke dapil. "Adanya penambahan jumlah kegiatan setiap kali kunker terkesan suka-suka BURT sehingga berdampak pada pembengkakan anggaran tanpa ada parameter dan ukuran hasil kerja yang jelas dari penggunaan anggaran yang cukup besar tersebut," ungkap Roy. (b)