Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 31 Mei 2016 - 11:15:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Kapolri Minta Kabareskrim Baru Tuntaskan Kasus Pelindo II

79pelindo-2.jpg
Pelindo II (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Irjen Ari Dono Sukmanto resmi menjabat Kabareskrim. Dia pun diminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane di PT Pelindo II.

Kasus tersebut mulai diusut sejak masa kepemimpinan Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Namun hingga sekarang perkara itu tidak kunjung selesai dan belum maju ke persidangan.

"Yang jelas (kasus Pelindo) itu jadi bagian yang harus diselesaikan," tegas Badrodin, Selasa (31/5/2016) di Mabes Polri.

Ia juga berpesan agar penegakan hukum ‎yang dilakukan Bareskrim harus benar-benar murni tanpa ada kepentingan apapun.

"‎Tujuan penegakan hukum adalah keadilan menurut hukum, tidak ada kepentingan yang lain," tambahnya.

Diketahui, di kasus ini penyidik Bareskrim telah menetapkan dua tersangka yakni mantan Direktur Teknik Pelindo II, Ferialdi Nurlan (FN) dan Mantan Manager senior peralatan Pelindo II, Haryadi Budi Kuncoro (HBK) yang juga adik dari mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto.

Atas kasus ini, Bareskrim telah menerima hasil audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) RI soal perkiraan kerugian negara (PKN) di kasus ini sebesar Rp 37,9 miliar.(yn)

tag: #bareskrim-polri  #pelindo-ii  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...