JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Sebuah video viral di media sosial menggambarkan antrian kemacetan kontainer yang terjadi di area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Video itu memuat keluhan dari perekam video yang diduga sopir truk kontainer. Dia menyebut, imbas jalan macet itu, pendapatannya menjadi terganggu.
Pihak polisi sendiri menyatakan video itu tidak akurat. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Dia menyebut situasi pagi ini kondisi lalu lintas di sekitar lokasi terpantau lancar dan tidak ada kepadatan seperti yang tertera di video viral.
"Terkait dengan video yang viral kemacetan di seputaran Pelabuhan Tanjung Priok, pagi ini saya Dirlantas Polda Metro Jaya dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dan didampingi teman-teman dari NPCT1 melakukan pengecekan di jalur-jalur yang disebutkan di video tersebut viral. Kondisi saat ini arus lalu lintas dan pergerakan kontainer dalam keadaan lancar. Roda perekonomian juga berjalan lancar," kata Sambodo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).
Masalah Pelabuhan
Meski demikian, ada beberapa keluhan soal pelabuhan Tanjung Priok ini. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan selama ini produktivitas tempat penyimpanan kontainer atau depo masih sangat jauh dari harapan pelaku bisnis. Kemacetan yang terjadi di depo menurutnya merupakan imbas dari manajemen yang bermasalah.
Satu contoh kasus yang pernah ia temui adalah sulitnya mencari kontainer kosong yang ternyata terjadi karena menumpuknya kontainer hingga melampaui kapasitas depo. Hal ini membuat waktu yang dibutuhkan untuk lift-off di depo molor.
Ia berharap hal ini tidak terus terjadi. Oleh karena itu menurutnya BUMN pengelola Tanjung Priok, yaitu IPC l PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), harus melakukan evaluasi terhadap aktivitas pelabuhan. Dari mulai “aktivitas di gate in dan gate out, loading dan unloading kontainer, crane, rubber tyred gantry crane, dan semua alat bongkar muat di pelabuhan," kata dia dikutip dari Tirto, Senin (5/4/2021).
Jangan Lepas Tangan
Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menanggapi kemacetan yang kerap berlangsung di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, termasuk di pelabuhan. Banyak pihak yang berkepentingan di sana seperti terminal peti kemas, depo, gudang, juga Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Siswanto, peran Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub melalui Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menjadi sangat penting terkait solusi dari kemacetan yang berada di batas wilayah Pelabuhan Tanjung Priok sesuai Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).
“Lembaga OP jangan lepas tangan. Mereka juga harus terlibat juga dalam urusan kemacetan di Tanjung Priok,” ujar Siswanto.
Berdasarkan UU nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dan Permenhub nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan, Ditjen Perhubungan Laut punya tugas menyusun Rencana Induk Pelabuhan (RIP), serta DLKr dan DLKp.
Pengamat Kemaritiman ini menegaskan, Ditjen Perhubungan Laut punya wewenang, selain berfungsi juga sebagai pengawas untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan. Mengatasi kendala kelancaran arus barang (kemacetan) di pelabuhan tidak dapat hanya sekedar pernyataan namun action.
“Jangan hanya mau posisinya saja yang diperkuat. Saya tidak bisa membayangkan jika desakan agar OP diperkuat disambut oleh Kemenhub, tetapi urusan teknis seperti kemacetan tidak tertangani,” tambahnya.
Langkah Pelindo
PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC sendiri bakal membangun jalan akses baru ke Kalibaru dari wilayah timur yang terkoneksi langsung dengan jalan tol guna memperlancar arus pengiriman menuju Tanjung Priok. Direktur Utama IPC Arif Suhartono mengatakan proyek New Eastern Access Toll atau NPA ini tengah digodok.
Jalur baru ini, melengkapi akses ke Kalibaru yang sudah ada saat ini dari sisi selatan. NPA ini akan dibangun oleh IPC dan ditargetkan rampung pada 2023. “Yang jelas New Priok Container Terminal 1 [NPCT-1] akan ada jalur NPA yang disetujui oleh Menteri Perhubungan [Menhub] juga. Ini akses Kalibaru langsung ke jalan tol Cibitung-Cilincing dna terkoneksi dengan jaringan tol yang ada di Jakarta. Akan ada aksesnya dua yaitu dari Selatan dan dari Timur. Jadi akan jauh lebih bagus,” ujarnya, Senin (5/4/2021).
Terkait dengan kemacetan yang dialami pengusaha truk ketika menuju Tanjung Priok, Arif menyebutkan hal tersebut tak terjadi pada saat kondisi normal. Dia menjelaskan kemacetan yang pertama memang terjadi pada Oktober 2020 dan sempat viral melalui Tik Tok. Menurutnya penyebab utamanya adalah tertundanya kapal-kapal akibat angin Taifun di China. Alhasil secara otomatis kapal – kapal tersebut tertunda ke Singapura dan ke Indonesia.
“Pada saat datang bersamaan pasti ada stagnan di situ karena prinsipnya kapal sudah terjadwal. Pada saat bersamaan otomatis akan ada kepadatan. Yang kedua ini terjadi karena dampak tertundanya jadwal di Singapura. Tapi ini bukan kondisi normal yang terjadi setiap hari,” imbuhnya
Dia juga memaparkan penyebab kemacetan yang kedua pada 25--26 Maret 2021, akibat Singapura mengalami kepadatan dan menyebabkan tertundanya jadwal pengiriman hingga pada akhirnya mengganggu pola operasi pelabuhan. Selain pembangunan jalur baru secara jangka panjang, Pelindo II juga telah memitigasi jadwal yang tertunda dengan mengalihkan ke sejumlah terminal. Pihaknya juga mengosongkan sebanyak mungkin kontainer di pelabuhan untuk segera dipindahkan keluar. Sementara langkah terakhir adalah menyiapkan dan mengoptimalkan buffer.
Bahkan IPC juga memberikan tenggat waktu yang lebih lama kepada pemilik peti kemas agar pada saat pengambilannya tidak terjadi secara bersamaan. Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mendesak IPC dan sejumlah Pengelola Depo Kontainer Kosong di Kawasan Marunda Cilincing Jakarta Utara melakukan sejumlah perbaikan menyusul kemacetan yang dialami di Tanjung Priok.
