JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah diminta serius melindungi lahan pertanian yang mencakup agroindustri atau agribisnis. Pasalnya sektor agribisnis bisa mendorong produktivitas dan nilai tambah kedaulatan pangan. "Selama ini pemerintah belum mengadvokasi perlindungan produksi pertanian dalam negeri dan tidak menjelaskan bagaimana ketahanan pertanian diproduksi," kata Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (15/12/2014).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), investasi usaha tani selama ini tak kunjung meningkat. Buktinya, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 menurun 16,32 % menjadi hanya 26,14 juta dari 31,23 juta di tahun 2003. Itu pun 55,33 % atau 14,25 juta merupakan rumah tangga petani gurem. "Keberhasilan produksi pangan dalam cita-cita kedaulatan pangan tidak hanya ditentukan oleh modal material produksi seperti benih unggul atau lahan saja, namun juga ditentukan oleh infrastruktur immaterial dan ekologi sosialnya,” tegas Farouk.
Sampai 2014, Nilai Tukar Petani (NTP) berkisar 103,84. Dengan selisih 3,84 dari batas minimum 100, makin mempersulit sektor pertanian sebagai pilihan untuk petani yang sejahtera. Apalagi, 70%-80 % petani, termasuk nelayan, merupakan kelompok miskin yang usahanya tergolong tradisional dan bersifat subsisten.
Farouk menambahkan pemerintah seringkali menitikberatkan pembangunan kesejahteraan petani melalui pemberian subsidi, baik pupuk maupun alat-alat pertanian. "Juga pembuatan sentra produksi dan kredit, pelatihan teknik pertanian, dan perbaikan infrastruktur pertanian," tutur guru besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Namun, lanjut Farouk lagi, sumber masalah sektor pertanian yang utama seperti akses atas tanah, pengairan, benih dan sumber-sumber agraria lainnya masih tidak teratasi dan tidak mampu memberdayakan pelaku usaha pertanian. Oleh karena itu, lanjut Farouk, proses agroindustri atau agribisnis harus berperan bagi perlindungan petani dan lahan pertanian.
Caranya, sambung senator asal NTB, pemerintah mengidentifikasi kebutuhan seluruh pelaku usaha dan bagian kegiatan menuju agroindustri atau agribisnis dengan memberikan ruang kreativitas produksi. "Agroindustri seharusnya tak melulu berfokus pada kuantitas atau kualitas supply dan demand, namun juga penciptaan kondisi ideal bagi petani agar mereka nyaman berusaha," imbuhnya. (ec)
