JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menilai dua kepengurusan Partai Golkar, baik kubu Aburizal Bakrie ataupun Agung Laksono, yang telah diserahkan ke Kemenkumham dinyatakan sah. Untuk itu, dirinya tidak akan mengambil keputusan sebelum konflik partai yang identik dengan warna kuning itu diselesaikan secara internal.

Dia menjelaskan, keputusan itu diambil setelah pihaknya mengkaji berkas dokumen yang diserahkan oleh kedua kubu yaitu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie pada 8 Desember 2014 lalu.

"Masih ada perselisihan yang seharusnya Kementerian Hukum dan HAM tidak boleh intervensi keputusan itu," ujar Yasonna Laoly di gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Diketahui, perpecahan Partai Golkar setelah kubu Agung Laksono merasa tidak diakomodir aspirasi oleh Aburizal Bakrie (Ical) dalam penetapan waktu Munas ke IX Partai Golkar. Kubu Ical tetap melaksanakan Munas pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali. Sementara kubu Agung Laksono yang direncanakan akan membuat Munas pada Januari 2015 dipercepat pelaksanaannya menjadi tanggal 5-7 Desember 2014 menggelar Munas di Ancol, Jakarta.(yn)