JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Para kader Partai Golkar diharapkan melupakan konflik internal yang berujung pada terpolarisasi dalam dua kubu kepengurusan. Semuanya diharapkan untuk mulai berpikir bagaimana menghadapi Pemilu 2019.

"Seluruh kader Partai Golkar agar bersikap dan bertindak dengan mengedepankan semangat untuk membesarkan partai, berpandangan jauh ke depan dan mengejar kekurangan serta ketertinggalan dalam meraih harapan dan keinginan Partai Golkar di tahun 2019," kata politisi Partai Golkar Ariady Achmad.

Itu sebabnya, menurut mantan Ketua DPD Partai Golkar Lampung ini, semua eksponen partai untuk mengedepankan dialog yang cerdas dalam setiap menyelesaikan persoalan yang ada. Itu bagian dari sendi terpenting dinamika partai. "Semua dilakukan sesuai dengan peraturan yang dijamin dalam organisasi Partai Golkar yaitu AD/ART," tandas anggota DPR periode 1999-2004 ini.

Hal itu diungkapkan Ariady terkait dengan surat dari Menkumham Yasonna H Laoly bernomor M.HH.AH.11.OR-112 menyangkut kepengurusan Partai Golkar. Dalam suratnya, Menkumham sementara mengembalikan legalitas kepengurusan Partai Golkar hasil dari Munas VIII 2009 di Pekanbaru. Munas itu menetapkan Ketua Umum adalah Aburizal Bakrie dan kepengurusan partai ditetapkan hingga 2015.

Untuk menyelesaikan konflik di internal partai, Menkummham menyerahkan penyelesaiannya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di situ disebutkan, penyelesaian perselisihan itu dalam dilakukan melalui mahkamah partai. Jika tidak juga tuntas, dapat dibawa ke pengadilan.

Selama sengketa itu belum selesai, baik melalui jalur mahkamah partai maupun pengadilan, oganisasi dijalankan oleh kepengurusan hasil Munas VIII Partai Golkar 2009 di Riau. Terhindarnya Partai Golkar dari gerusan reformasi akibat menjadi partai penguasa orde baru, kata Ariady, harus dilihat sebagai usaha bersama para kader dan simpatisan, serta menjadikannya sebagai modal dasar untuk jalan keluar dari kondisi saat ini. (b)