JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Presiden Joko Widodo diingatkan agar tidak memanfaatkan kekuasaan untuk bagi-bagi jabatan kepada para pendukungnya baik di istana maupun luar istana. Kalau langkah itu yang ditempuh bukan tidak mungkin akan membelitnya pada 2015.
"Tanda-tanda itu sudah mulai tampak. Terlihat adanya bagi-bagi jabatan di istana maupun BUMN. Kalau ini terus-terusan akan berdampak buruk pada perjalanan pemerintahan di tahun-tahun berikutnya," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo yang dihubungi, Rabu (31/12).
Diakui, politik balas jasa sudah lumrah di Indonesia. Tapi gaya bagi-bagi kekuasaan yang membabi buta akan merugikan pemerintahan dan rakyat pada umumnya. "Memang presiden punya otoritas dan kekuasaan, tetapi harus bisa mengendalikan diri," katanya lagi.
Menurut Bambang, yang tidak kalah penting mestinya presiden menjalin komunikasi intensif dengan DPR. Karena langkah strategis pemerintah itu banyak yang harus mendapat dukungan DPR. "Pemerintahan pusat itu tidak seperti di daerah. Kebijakan negara tidak sama seperti di tingkat walikota atau provinsi yang cenderung agak bisa mengabaikan DPRD dan jalan sendiri," ujarnya.
Karena itu, dia menganggap penting agar presiden juga respek kepada DPR, agar tidak ada ketegangan-ketegangan yang kurang penting. "Sebagai pemimpin presiden harus berinisiatif melakukan komunikasi yang intens dengan DPR agar semua hambatan bisa dicarikan jalan keluarnya," tambahnya.
Bendahara Umum Partai Golkar itu juga mengingatkan, yang tidak kalah penting agar menghindari intervensi dan campur tangan ke partai politik lawan. Karena langkah tersebut bisa menjadi blunder politik hingga membahayakan kelangsungan pemerintahan itu sendiri.
Sejak menjabat Presiden Joko Widodo sudah mengangkat sejumlah pendukungnya. Yang terkhir dia melantik Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, politisi Partai Golkar yang dipecat karena menjadi pendukung Jokowi saat pilpres, Kepala BKPM Fanky Sibarani, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofyan Effendi, mengangkat Budiman, sebagai Komisaris PLN, dan khabarnya segera mengangkat Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin serta mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi sebagai Dewan Pertimbangan Presiden.
Selain melantik Sofian Effendi yang merangkap sebagai ketua merangkap anggota KASN, 6 anggota KASN juga, Irham Dilmy sebagai wakil ketua merangkap anggota, dan Waluyo , I Made Suwandi, Nuraida Mokhsen, Tasdik Kinanto dan Prijono Tjiptoherijanto sebagai anggota. Mereka adalah pendukung Joko Widodo saat pilpres.(ss)
