JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kementerian Perhubungan ogah dituding mencari kambing hitam dalam kisrih pembekuan ijin rute terbang Air Asia. Untuk itu kementerian yang dipimpin Ignasius Jonan ini mengajak KPK dan Bareskrim untuk mengungkap sengkarut perijinan terbang di Indonesia itu.

"Memang sudah ada komunikasi dengan Kabareskrim Mabes Polri. Apakah akan segera dilaksanakan atau tidak kita akan segera melihat perkembangannya dulu," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid usai jumpa persnya di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2015).

Tak hanya Bareskrim, menurut Hadi, pihaknya juga mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan. KPK diharapkan mengindentifikasi apakah ada pihak dilingkungan Kemenhub yang bermain dalam perizinan rute terbang Air Asia. "Saya kira hak KPK masuk, sepanjang dimungkinkan dan ada aturan dipersilahkan," ujar Hadi.

Kemenhub memang tengah menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, ditengah upaya Basarnas berjibaku melawan ombak selat Karimata melakukan evakuasi korban musibah pesawat Air Asia QZ 8501, kementerian ini membekukan ijin rute terbang Surabaya-Singapura yang dikantongi PT Indonesia Air Asia.

Maskapai ini dinilai melanggar karena terbang pada rute tersebut dihari Minggu. Padahal, ijin yang diberikan hanya untuk terbang Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu. Namun, tindakan Kemenhub itu berbeda dengan Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) yang menegaskan maskapai Air Asia punya ijin terbang hari Minggu.

Atas desakan publik, akhirnya Kemenhub melakukan investigasi ke dalam. Hasilnya, ada tujuh pegawai yang dipecat atas kasus ini. Namun, duduk perkara yang sebenarnya baru akan diumumkan oleh Menteri Jonan pada hari Kamis (8/1/2015). Saat ini investigasi masih terus berlangsung. (ris)