JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penentuan pejabat tinggi negara jangan hanya untuk pencitraan. Apalagi untuk pejabat strategis seperti Kapolri atau Panglima TNI maupun Jaksa Agung.

"Pelibatan KPK dan PPATK harus benar-benar dilakukan, rekomendasinya juga harus menjadi pertimbangan, jangan hanya pencitraan. Atau jangan hanya melibatkan Kompolnas dalam menentukan calon Kapolri," kata Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, Jumat (9/1).

Agus sangat menyesalkan Presiden Joko Widodo tidak melibatkan PPATK dan KPK saat memilih Jaksa Agung. Padahal posisi pejabat setingkat menteri itu merupakan pejabat publik yang akan menjadi salah satu penentu dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Kami meminta Jokowi konsisten dan jangan melakukan blunder politik. Menurut saya pemilihan jaksa agung itu blunder politik. Jaksa agung muncul tanpa adanya kerjasama presiden dengan lembaga-lembaga itu. Kalau itu tidak dilakukan maka citra pemerintah bisa semakin buruk," ujar Agus.

Dengan pelibatan lembaga-lembaga independen itu, lanjut Agus, diharapkan pejabat khususnya para penegak hukum seperti Kapolri dan Jaksa Agung jauh dari masalah, diantaranya rekening gendut dan kasus-kasus lain.(ss)