Berita
Oleh Emka Abdullah pada hari Senin, 12 Jan 2015 - 08:38:46 WIB
Bagikan Berita ini :
Ngotot Calonkan Budi Gunawan Jadi Kapolri

Arbi Sanit Tuding Jokowi Semena Mena Gunakan Hak Prerogratif

24ArbiSanitOke.jpg
Arbi Sanit (Sumber foto : Eko S Hilman/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengaku kecewa pada sikap Presiden Joko Widodo karena semena-mena menggunakan hak prerogratif untuk mengangkat pejabat, khususnya Jaksa Agung dan Kapolri.

Arbi makin gerah dengan pilihan Jokowi yang mengajuan calon Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri. "Bagaimana nggak semena-mena? Sudah ada informasi awal bahwa dia punya rekening gendut. Sudah ada informasi bahwa dia tidak direkomendasikan oleh KPK dan PPATK untuk menjadi menteri, kok tetap saja dicalonkan jadi Kapolri," tegas Arbi saat berbincang dengan TeropongSenayan, Senin (12/1/2015).

Pengamat politik yang dikenal berambut kucir ini menambahkan, hak prerogratif yang dimiliki presiden tidak boleh digunakan untuk kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Dalam hal calon Kapolri Budi Gunawan, menurut Arbi, suara-suara kritis di masyarakat sudah santer terdengar.

Tentang kemungkinan adanya kepentingan Megawati Soekarnoputri dalam pencalonan Budi Gunawan, Arbi mengingatkan Jokowi untuk tidak gampang disetir oleh elit manapun. Sebab, kata Arbi, mandat yang dimiliki Jokowi menjadi presiden bukan dari Megawati melainkan dari rakyat.

"Kalau Jokowi memilih mengikuti perintah Megawati dan mengabaikan keinginan rakyat, ia bisa dilengserkan oleh kekuatan massa," pungkas Arbi.(ris)

tag: #Arbi Sanit  #PDIP  #Jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Legislator Soal Ancaman BPJPH ‘Ilegalkan’ Produk yang Tak Punya Sertifikasi Halal: Kebijakan Sembrono!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 10 Okt 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menanggapi pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan yang menyebut seluruh produk makanan, ...
Berita

Dukung Pencabutan PKKPRL, Waka Komisi IV DPR Ingatkan Reklamasi Ancam Eksistensi Pulau Pari dan Bebani Warga

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, menyatakan dukungannya terhadap industri pariwisata nasional. Akan tetapi, Alex mengingatkan bahwa proyek reklamasi yang ...