JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK belum bisa merealisasikan janji kampanyenya untuk membuat rakyat lebih sejahtera, jelang dua tahun pemerintahan Jokowi-JK pada 20 Oktober 2016 mendatang.
Menurut Fadli, dari sisi ekonomi masyarakat masih merasakan kesulitan, dimana daya beli masyarakat masih rendah dan angka pengangguran masih cukup banyak. Maka itu, ia mempertanyakan slogan Jokowi soal kerja dan kerja yang hingga kini belum ada hasil.
"Jarang menemukan kelompok masyarakat yang merasakan ada perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi. Konstituen merasa kehidupan makin sulit. Harusnya fokus pada output kerja, bukan hanya kerja tapi ga ada hasilnya," kata Fadli di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Sementara itu untuk dibidang politik, kata Fadli, pemerintahan Jokowi-JK masih ingin melakukan satu penguasaan dengan menunjuk beberapa partai politik untuk mendukung segala kebijakan pemerintah.
Padahal, ujar Fadli, hal itu membuat situasi pemerintah tidak berjalan dengan baik, karena tak ada kontrol dari DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan.
"Politik kita relatif kurang sehat karena beberapa parpol dipecah belah, ada jejak intervensi pemerintah karena keinginan kekuasaan," ujarnya
Sementara untuk dibidang hukum, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini melihat hukum di Indonesia semakin tidak jelas. Dimana, praktek hukum sangat tumpul ke atas masih terjadi. Ditambah, upaya diskriminasi hukum terjadi dimana-mana khususnya untuk masalah kasus korupsi.
"Korupsi besar terjadi dimana-mana. BPK menyampaikan ada negara tapi tidak diusut. Contoh yang dilakukan presiden (Jokowi) di OTT Kemenhub. Menurut saya itu peristiwa memalukan, itu kan cukup Polsek saja. Presiden ketinggian," ucapnya.
Oleh karenanya, Fadli meminta Presiden Joko Widodo berhenti melakukan pencitraan yang tidak membuat efek banyak bagi masyarakat. Harusnya, lanjut Fadli, Jokowi fokus untuk membangun infrastruktur pertanian dan ekonomi yang berbasis pada keberdayaan manusia.
"Presiden terlalu power oriented, bukan bekerja sesuai apa yang diharapkan menjadi realitas. Contoh, Presiden janji akan cetak 2 hektar sawah, itu sudah sampai mana? Mau beli Indosat sampe mana? Mau buat pertamina lebih hebat, sekarang sampe dimana?," paparnya.
Fadli pun menilai, cita-cita Jokowi untuk merealisasikan semangat Bung Karno untuk mewujudkan Trisakti, yaitu kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan semakin jauh.
"Ketergantungan politik semakin tidak jelas. Belum lagi dalam mengatur kabinetnya. Preesiden juga salah milih orang dalam dua kali reshuffle. Orang yang sudah diberhentikan diangkat lagi. Ini apa? Ini petruk dadi ratu," pungkasnya. (icl)
