JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menindak pungutan liar (Pungli) di kasus-kasus kecil.

"Pungli, yang lebih besar itu di atas jangan cuma di bawah. Itu hanya urusan perut dia. Yang di atas ini yang perkaya diri. Jangan sampai ini jadi pencitraan baru," ujar Riza di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/10/2016).

Kemudian, ia mencontohkan, untuk mendaftar sebagai anggota Polri atau TNI juga masih dimintakan uang. Karenanya, Riza berharap agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberantas praktik Pungli tersebut. (Baca juga: Jokowi: Tangkap dan Pecat Pegawai Pungli)

"Dimana negara hadir ? Jadi, tolong ini penting. Kita berharap Kapolri yang baru, berani berantas itu. Tidak ada lagi kalau orang mau masuk Akpol (Akademi Kepolisian) pakai uang," tegasnya.

"Di PNS udah banyak kemajuan, zaman pak Gamawan (mantan Mendagri Gamawan Fauzi), pak Tjahjo (Mendagri saat ini Tjahjo Kumolo) tidak lagi pakai uang kalau mau kerja jadi PNS. Kita harapkan tahun ke depan tidak lagi di Polri," tambahnya. (Baca juga: Jangan Tebang Pilih Tindak Kasus Pungli)

Selain Pungli, kata Riza, masih ada tebang pilih soal pemberantasan minuman keras (Miras).

"Kalau yang dikampung itu miras-miras yang ditangkapain oplosan, tapi miras mahal yang ada dihotel, diskotik masih luar biasa. Sampai hari ini enggak ditangkapin itu. Polisi gimana ini ? Yang ditangkapin cuma alkohol oplosan," cetus Politisi Partai Gerindra ini.

Menurut Riza, hal-hal demikian membuktikan bahwa sesungguhnya birokrasi di Indonesia ini masih bobrok dan perlu perbaikan. (Baca juga: Jokowi Teken Perpres Pemberantasan Pungli)

"Jadi, kita harapkan Wiranto (Menkopolhukam) menindak mulai dari aparat. Levelnya, mulai dari polisi, jaksa dan pengadilan. Mafia peradilan sampai hari ini masih terjadi. Hakim-hakim kita yang harus berkeadilan justru sebaliknya," pungkasnya.(yn)