JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menggelar rapat pleno bersama sejumlah ormas Islam di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2016).

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menegaskan, kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan masalah serius dan mengancam kehidupan berbangsa dan keutuhan NKRI.

Din menjelaskan, rapat pleno biasanya dilakukan di akhir bulan. Namun, sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi kehidupan nasional yang kian memanas, maka rapat pleno dimajukan.

"Apa yang sedang terjadi saat ini bukanlah masalah kecil. Maka jangan ada yang coba-coba mengecilkannya," tegas Din.

"Ini masalah besar, serius dan sangat sensitif. Bisa mengganggu dan mengoyahkan sendi-sendi kehidupan nasional kita di negara yang berdasarkan bhineka tunggal ika," kata Din disela-sela rapat pleno bersama sejumlah ulama.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menjelaskan, Dewan Pertimbangan MUI berkepentingan menjaga kesejukan umat dan kerukunan masyarakat. Sehingga penistaan agama dan ujaran kebencian yang ditampilkan Ahok telah menimbulkan reaksi yang luar biasa dari rakyat dan umat di seluruh penjuru Tanah Air.

Hal tersebut juga telah menyulut suasana sehingga terjadi aksi damai 4 November. Aksi tersebut juga telah berlangsung aman dan damai serta mendapat banyak apresiasi.

Sebelumnya, Dewan Pertimbangan MUI bersama Dewan Pimpinan MUI telah menyampaikan sikap dan pandangannya pada 11 Oktober lalu yang sangat jelas dan tegas bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama dan penghinaan ulama.

"Namun justru sikap pendapat keagamaan tersebut mendapat reaksi yang tidak semestinya dari kalangan tertentu, termasuk gerakan petisi untuk membubarkan MUI," sesal Din.(yn)